GARUT – Dalam rangka mendukung Program Ketahanan Pangan melalui pencapaian swasembada pangan nasional berkelanjutan, Kepala Museum Tanah dan Pertanian (Mustani), Anes Nasrullah selaku penanggung jawab Program Brigade Pangan (BP) Provinsi Jawa Barat bersama dengan Tenaga Ahli Menteri (TAM) Kementerian Pertanian (Kementan), Hermansyah, Kepala Balai Besar Penerapan Moderinasasi Pertanian Jawa Barat, Detia Tri Yunandar melakukan monitoring dan evaluasi di Kabupaten Garut, pada Jum’at (15 Mei 2026). Kegiatan tersebut sebagai langkah mitigasi menghadapi puncak musim kemarau yang diperkirakan terjadi pada Agustus mendatang.

Menteri Pertanian (mentan) Andi Amran Sulaiman telah menerbitkan Surat Edaran kepada Pemerintah Daerah. Surat tersebut menekankan penguatan kesiapsiagaan melalui pemetaan wilayah rawan kekeringan, pendataan sumber air, serta optimalisasi indeks pertanaman.

Selain itu, langkah antisipatif juga diperkuat melalui percepatan tanam, pompanisasi, optimalisasi lahan rawa, penggunaan benih tahan kekeringan, hingga pembangunan infrastruktur air seperti embung, long storage, dan sumur bor guna menjaga keberlanjutan produksi pangan nasional.

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP), Idha Widi Arsanti terus mendorong agar petani melakukan percepatan tanam pascapanen sehingga intensitas tanam meningkat dari satu kali menjadi dua hingga tiga kali dalam setahun.

“Percepatan tanam perlu dilakukan dengan memanfaatkan sisa air pada penghujung musim hujan agar tanaman dapat tumbuh optimal sebelum memasuki periode kering,” ujarnya.

Kegiatan yang dipusatkan di BPP Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut dihadiri oleh Katimker Administrasi dan Kinerja Penyuluh Kabupaten Garut, penyuluh pertanian pendamping Program BP, Manajer dan anggota BP Kabupaten Garut.

Pada kesempatan tersebut, Hermansyah menyampaikan bahwa Program BP diharapkan menjadi sumber daya manusia pertanian masa depan yang mampu mendukung percepatan pembangunan sektor pertanian.

“Berbagai kendala di lapangan, termasuk kebutuhan alsintan, listrik, solar, dan irigasi diminta untuk dilaporkan secara rinci agar percepatan bantuan dapat dilakukan secara tepat sasaran”, ujarnya.

Sementara, Detia menyampaikan bahwa permasalahan BP saat ini lebih banyak bersifat non teknis, termasuk masa transisi penyuluh, proses MoU, sistem trayek alsintan di Jawa Barat, serta kondisi sosial masyarakat di lapangan.

“Pemerintah daerah diharapkan dapat mendukung Program BP sebagai program nasional guna meningkatkan produktivitas pertanian”, ucap Detia.

Selaku Penanggungjawab Program BP Provinsi Jawa Barat sekaligus Kepala Mustani, Anes Nasrullah menegaskan bahwa bantuan alsintan harus disesuaikan dengan kebutuhan riil di lapangan.

“Sehingga diperlukan riset dan survei agar bantuan yang diberikan tepat guna serta dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya”, tegasnya.

Anes juga berharap agar para BP dapat berperan sebagai percepatan kegiatan pertanian mulai dari pengolahan tanah, tanam, hingga panen sehingga dapat memberikan manfaat langsung bagi petani.

Sedangkan Manajer BP Kadungora menyampaikan jika pihaknya terus melakukan pembenahan internal, penyusunan rencana kerja, serta pengajuan bantuan alsintan sesuai kebutuhan wilayah. Selain itu, Brigade Pangan juga tengah menjalin kerja sama dengan berbagai offtaker guna mendukung penyerapan hasil panen petani.

Kegiatan diakhiri dengan peninjauan ke lokasi pembibitan kopi di Kabupaten Garut yang merupakan bagian dari kerja sama pengembangan bibit kopi asal Aceh yang dibudidayakan di Garut melalui kolaborasi internasional. Peninjauan ini menjadi simbol komitmen bersama dalam memperkuat inovasi dan pengembangan sektor pertanian, sekaligus menegaskan optimisme bahwa sinergi lintas daerah dan kerja sama global akan semakin mendorong kemajuan pertanian Indonesia menuju ketahanan pangan yang berdaya saing dan berkelanjutan. (AF/NF)